Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Username example arni1983 arni 1988 and password example contoh abcd1234 a1234567 are the key to your account information they are required for you to login into Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat i akaun the password should be unique.

Health insurance plans for family with no medical check Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics up including critical illness and wellbeing coverage find your best medical insurance today.

Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body

Access and download a diverse selection of employer forms to streamline your requirements view more here, free malaysian salary calculator for epf socso and eis calculations easily estimate your net Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive income and contributions with precision.

Octo biz, login pmo, pdf hong leong bank malaysia, selamat datang ke kwsp e penggajian welcome Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make to kwsp e, kwsp i akaun ahli member login.

Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body

Kwsp, once you have a prs account make Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments regular contributions to save more for your retirement prs members can make additional contributions to their existing prs funds hassle free via prs online top up service to enrol or top up via prs online today.

Log masuk untuk akses yang mudah ke akaun kwsp anda log in for convenient access to your epf account, epf investment calculator, simple pcb calculator 2026 malaysia, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi pdp notice.

Kwsp i akaun ahli member login, chat with epf malaysia on whatsapp kwspmalaysia get instant answers explore guided Easy Guides For Login Insurance Welcome Back Sign Additionally Offers topics or connect with a live advisor for assistance.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Manage Majikan I Management Epf Guides Epf Protects Banking Atau your epf account with the kwsp i akaun app to register as member track savings make withdrawals explore investments and use retirement calculator.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.